KPK Lelang Rumah Bekas Bupati Garut Agus Supriadi

Image

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang harta rampasan milik mantan Bupati Garut Agus Supriadi hasil penanganan perkara korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut tahun 2004 sampai 2007 sebesar Rp 10,8 miliar.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan bahwa lelang dilakukan terhadap dua aset yang dikuasai oleh Agus yakni, sebidang tanah luas 1.350 M² beserta bangunan di Cireungit, dan sebidang tanah kosong seluas 6,6 hektar di Blok Cigereleng, Kelurahan Mekargalih Kecamatan Tarogong Kidul, Garut.

"Kedua objek tersebut akan dijual satu paket dengan harga limit Rp3.948.496.000," ujar Juru Bicara KPK, Febri dalam pesan singkatnya, Senin (21/1/2019).

Adapun pelaksanaan lelang dilakukan oleh Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya dengan cara online dengan cara mengakses www.lelang.go.id.

"Lelang ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1655K/PID/2008 tanggal 24 Nopember 2008," tutur Febri.

Informasi lebih rinci tentang lelang dapat dilihat di website KPK pada alamat:
https://www.kpk.go.id/id/publikasi/pengumuman-lelang-barang-rampasan/733-pengumuman-pertama-lelang-eksekusi-barang-rampasan-2

Febri menuturkan, lelang barang rampasan ini merupakan bagian dari proses penindakan perkara korupsi yang dilakukan KPK sejak Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan hingga proses persidangan menghasilkan putusan berkekuatan hukum tetap.

"Seluruh proses ini hingga lelang barang rampasan merupakan upaya memaksimalkan asset recovery pada negara, agar uang atau barang yang pernah diambil oleh para pelaku korupsi kembali ke masyarakat melalui mekanisme keuangan negara," kata Febri.

Agus yang pernah menjadi orang nomor satu di Kabupaten Garut sebelumnya telah menjalani masa tahanannya sebagai terpidana kasus korupsi selama 10 tahun. Kemudian, ia pun sempat mencalonkan diri kembali pada Pilkada Garut 2018, sebelum akhirnya kandas lantaran tak lolos seleksi KPU.[]

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Misbaskhun di Hujat Penguasa Yang Menilai Dirinya Benar

Gambar
Beredar kabar bahwa Misbakhun memalsukan letter of credit ditambah dengan beberapa tuduhan lainnya seperti korupsi dan Misbakhun sendiri melakukan aksi bailout Century yang mungkin membuat rezim saat itu geram pada aksinya, sehingga membuat Misbakhun dituduh melakukan aksi kriminal. Terlebih adanya bukti kriminalisasi dari sebuah rezim atau seorang Penguasa semakin nyata, dari terkuaknya satu persatu bukti dari kasus Misbakhun yang condong tertuju memberatkan "Penguasa" pada saat itu, diduga adanya dugaan kriminalisasi dari "Penguasa" jelas terlihat, melalui kasus Misbakhun inilah diduga adanya bukti kriminalisasi dari penguasa. Misbakhun sendiri sebelumnya menuding rezim penguasa saat itu telah ikut campur tangan dalam penanganan perkara yang menimpanya di Bareskrim Polri. Sebelumnya fakta hukum bebas murni pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) terkait kasus L/C (letter of credit) fiktif perusahaan milik Muhammad Misbakh...
Baca selengkapnya

BNI Ambon optimis Untuk Kemajuan Ekonomi Maluku Tumbuh Lebih Baik

Gambar
 Guna meningkatkan ekspansi kredit  serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi jaringan kantor Bank Nasional Indonesia ( BNI ) di Provinsi Maluku  Cabang Ambon , maka Direktur Kredit  BNI  Sdri. Diona beserta Sdra. Stenli(Staf) melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, Selasa (01/11). Kunjungan Direktur Kredit  BNI  ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Maluku diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Priyadi. Kakanwil mengucapkan selamat datang dan atas perkenannya Direktur Kredit  BNI  mengunjungi Kanwil Kemenkumham Maluku. Adapun maksud dan tujuan Direktur Kredit  BNI  ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Maluku untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Maluku mengingat salah satu syarat dalam pemenuhan pengajuan kredit untuk masyarakat yakni adanya kerjasama dengan notaris, mengingat notaris dibawah pengendalian Kanwil Kem...
Baca selengkapnya

MAKI DATANGI KPK

Gambar
"MAKI kembali mengajukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus Century dengan Termohon KPK, karena tidak kunjung menetapkan Boediono sebagai tersangka" Jumat (15/9)  | AKURAT.CO/Yudi Permana       K oordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan anak mantan Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya, Nadia Mulya, akan mendatangi KPK   untuk  menyerahkan dokumen bukti untuk kasus Bank Century.         Rabu siang (19/9), kami akan datangi  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel menyatakan memerintahkan termohon (KPK) untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century . "Dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk,  (sebagaimana tertul...
Baca selengkapnya