MAKI DATANGI KPK




"MAKI kembali mengajukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus Century dengan Termohon KPK, karena tidak kunjung menetapkan Boediono sebagai tersangka" Jumat (15/9) | AKURAT.CO/Yudi Permana
      Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan anak mantan Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya, Nadia Mulya, akan mendatangi KPK untuk menyerahkan dokumen bukti untuk kasus Bank Century.
        Rabu siang (19/9), kami akan datangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel menyatakan memerintahkan termohon (KPK) untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century.
"Dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa Budi Mulya)"
dan di limpahkannya kepada pihak Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 
Namun kenyataannya sampai detik ini KPK belum  juga melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka sehingga haruslah dimaknai KPK melawan perintah Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

SUMBER : AKURAT.co
EDITOR : Achmad
Lokasi: Jakarta, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Misbaskhun di Hujat Penguasa Yang Menilai Dirinya Benar

Gambar
Beredar kabar bahwa Misbakhun memalsukan letter of credit ditambah dengan beberapa tuduhan lainnya seperti korupsi dan Misbakhun sendiri melakukan aksi bailout Century yang mungkin membuat rezim saat itu geram pada aksinya, sehingga membuat Misbakhun dituduh melakukan aksi kriminal. Terlebih adanya bukti kriminalisasi dari sebuah rezim atau seorang Penguasa semakin nyata, dari terkuaknya satu persatu bukti dari kasus Misbakhun yang condong tertuju memberatkan "Penguasa" pada saat itu, diduga adanya dugaan kriminalisasi dari "Penguasa" jelas terlihat, melalui kasus Misbakhun inilah diduga adanya bukti kriminalisasi dari penguasa. Misbakhun sendiri sebelumnya menuding rezim penguasa saat itu telah ikut campur tangan dalam penanganan perkara yang menimpanya di Bareskrim Polri. Sebelumnya fakta hukum bebas murni pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) terkait kasus L/C (letter of credit) fiktif perusahaan milik Muhammad Misbakh...
Baca selengkapnya

BNI Ambon optimis Untuk Kemajuan Ekonomi Maluku Tumbuh Lebih Baik

Gambar
 Guna meningkatkan ekspansi kredit  serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi jaringan kantor Bank Nasional Indonesia ( BNI ) di Provinsi Maluku  Cabang Ambon , maka Direktur Kredit  BNI  Sdri. Diona beserta Sdra. Stenli(Staf) melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, Selasa (01/11). Kunjungan Direktur Kredit  BNI  ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Maluku diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Priyadi. Kakanwil mengucapkan selamat datang dan atas perkenannya Direktur Kredit  BNI  mengunjungi Kanwil Kemenkumham Maluku. Adapun maksud dan tujuan Direktur Kredit  BNI  ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Maluku untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Maluku mengingat salah satu syarat dalam pemenuhan pengajuan kredit untuk masyarakat yakni adanya kerjasama dengan notaris, mengingat notaris dibawah pengendalian Kanwil Kem...
Baca selengkapnya