Bawaslu Banyumas Butuh 5.437 Personel Pengawas TPS

Image
Ilustrasi | Luqman Hakim Naba
AKURAT.CO, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, membutuhkan 5.437 personel untuk dijadikan sebagai pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) pada Pemilu Serentak 2019.

Demikian disampaikan anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas Yon Daryono saat dihubung, Rabu (30/1/2019).

"Kebetulan saat ini kami berlima (anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, red.) sedang mengikuti rapat koordinasi yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Salatiga terkait dengan perekrutan PTPS, yang pengumuman pendaftarannya akan dilaksanakan pada tanggal 4-10 Februari 2019," katanya. 

Ia mengatakan berdasarkan rapat koordinasi tersebut, pendaftaran calon PTPS dilaksanakan pada tanggal 11-21 Februari 2019.

Menurut dia, persyaratan calon PTPS di antaranya pendidikan minimal sekolah menengah pertama/sederajat, usia saat pendaftaran minimal 25 tahun, dan membuat surat keterangan sehat dari puskesmas.

"Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui laman http://jateng.bawaslu.go.id/pendaftaran-ptps/," kata Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Banyumas itu.

Lebih lanjut, dia mengatakan dalam perekrutan calon PTPS ini tidak dilakukan tes tertulis melainkan hanya wawancara, sedangkan hasil seleksi tersebut akan diumumkan pada tanggal 27 Februari hingga 1 Maret 2019 guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat.

Sementara untuk pengumuman PTPS terpilih akan dilaksanakan pada tanggal 8-12 Maret 2019 yang selanjutnya dilantik pada tanggal 25 Maret dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis.

"Apabila di wilayah desa atau TPS sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan, PTPS-nya boleh mengambil dari wilayah lain di luar TPS tersebut," tuturnya.[]

Sumber : Akurat.co

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Misbaskhun di Hujat Penguasa Yang Menilai Dirinya Benar

Gambar
Beredar kabar bahwa Misbakhun memalsukan letter of credit ditambah dengan beberapa tuduhan lainnya seperti korupsi dan Misbakhun sendiri melakukan aksi bailout Century yang mungkin membuat rezim saat itu geram pada aksinya, sehingga membuat Misbakhun dituduh melakukan aksi kriminal. Terlebih adanya bukti kriminalisasi dari sebuah rezim atau seorang Penguasa semakin nyata, dari terkuaknya satu persatu bukti dari kasus Misbakhun yang condong tertuju memberatkan "Penguasa" pada saat itu, diduga adanya dugaan kriminalisasi dari "Penguasa" jelas terlihat, melalui kasus Misbakhun inilah diduga adanya bukti kriminalisasi dari penguasa. Misbakhun sendiri sebelumnya menuding rezim penguasa saat itu telah ikut campur tangan dalam penanganan perkara yang menimpanya di Bareskrim Polri. Sebelumnya fakta hukum bebas murni pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) terkait kasus L/C (letter of credit) fiktif perusahaan milik Muhammad Misbakh...
Baca selengkapnya

BNI Ambon optimis Untuk Kemajuan Ekonomi Maluku Tumbuh Lebih Baik

Gambar
 Guna meningkatkan ekspansi kredit  serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi jaringan kantor Bank Nasional Indonesia ( BNI ) di Provinsi Maluku  Cabang Ambon , maka Direktur Kredit  BNI  Sdri. Diona beserta Sdra. Stenli(Staf) melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, Selasa (01/11). Kunjungan Direktur Kredit  BNI  ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Maluku diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Priyadi. Kakanwil mengucapkan selamat datang dan atas perkenannya Direktur Kredit  BNI  mengunjungi Kanwil Kemenkumham Maluku. Adapun maksud dan tujuan Direktur Kredit  BNI  ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Maluku untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Maluku mengingat salah satu syarat dalam pemenuhan pengajuan kredit untuk masyarakat yakni adanya kerjasama dengan notaris, mengingat notaris dibawah pengendalian Kanwil Kem...
Baca selengkapnya

MAKI DATANGI KPK

Gambar
"MAKI kembali mengajukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus Century dengan Termohon KPK, karena tidak kunjung menetapkan Boediono sebagai tersangka" Jumat (15/9)  | AKURAT.CO/Yudi Permana       K oordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan anak mantan Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya, Nadia Mulya, akan mendatangi KPK   untuk  menyerahkan dokumen bukti untuk kasus Bank Century.         Rabu siang (19/9), kami akan datangi  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel menyatakan memerintahkan termohon (KPK) untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century . "Dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk,  (sebagaimana tertul...
Baca selengkapnya